Salahsatunya adalah kerja sama di bidang sosial. Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) adalah organisasi perkumpulan negara-negara di Asia Tenggara yang beranggotakan 10 negara. Komite Pengembangan Sosial ( Comitte on Social Develpoment atau COSD) adalah komite ASEAN yang bertugas melaksanakan kerja sama dalam bidang sosial dan budaya. Sejakdibentuknya ASEAN pada tahun 1967, negara-negara anggota telah meletakkan kerjasama dibidang ekonomi, politik, pendidikan, dan sosial budaya sebagai yang merupakan agenda utama selalu diperbincangkan. Peran Indonesia dalam ASEAN terjadi lantaran, lingkaran konsentris yang pertama dari kebijakan luar negeri, Pemerintah Indonesia menempatkan ASEAN sebagai pilar utama politik luar negeri KerjaSama Bidang Sosial Kerja sama bidang sosial adalah bentuk kerja sama antara negara yang dilakukan dalam bidang sosial. Kerja sama sosial ini di antaranya: WHO (World Health Organization), yaitu kerja sama antara negara anggota PBB dalam bidang kesehatan. antara anggotaanggota PBB dalam menangani permasalahan anak-anak. Padaumumnya, berbagai kesepakatan bersama yang telah dirumuskan erat kaitannya dengan deregulasi bidang kerjasama yang potensial, seperti dalam sektor pertanian (terutama perikanan dan perkebunan), sektor pariwisata, sektor ketenagakerjaan, dan sektor energi. Dalam kaitan dengan itu, melalui suatu kajian kelayakan yang telah dilakukan melalui Kegiatandi bidang kerja sama kesehatan ASEAN, yang terbagi dalam 3 elemen utama, yaitu keamanan makanan (food safety), pemajuan gaya hidup sehat (healthy lifestyle), dan penanggulangan penyakit Indonesiajuga menolak segala keputusan unilateral yang diambil di luar kerangka kerja PBB. Contoh kerjasama regional antar negara yang diikuti oleh Indonesia adalah berpartisipasi di banyak organisasi yaitu ARF, BIMP EAGA, MSG, ASEM, CICA, ACD, PIF, AMED, CTI, IMT GT, SwPD, APEC, FEALAC, NAASP, Uni Eropa dan IORA. DampakPositif Globalisasi Bidang sosial budaya dan agama. Setiap negara pasti memiliki budaya yang sudah mengakar dan menjadi tradisi tersendiri. Namun dengan adanya globalisasi maka akan memberikan dampak positif pada bidang sosial budaya dan agama. 1. Sikap toleransi semakin meningkat Sikap toleransi semakin meningkat KerjaSama ASEAN di Bidang Ekonomi Pariwisata 5. Dibentuknya Pusat Promosi ASEAN I. Bentuk Kerja Sama ASEAN di Bidang Politik 1. Pengiriman Duta dari Konsulat yang Mewakili Suatu Negara 2. Membentuk Perjanjian Bebas dari Nuklir 3. Adanya Perjanjian Perdamaian, Netral, dan Bebas 4. Adanya Perjanjian Ekstradisi antar Anggota ASEAN Beberapacontoh konkrit dari adanya kerjasama antara negara-negara ASEAN dalam bidang sosial budaya adalah sebagai berikut : Penanganan narkoba dan solusinya Penanggulanan dampak bencana alam Perlindungan terhadap difabel Acara-acara yang diadakan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial Pertukaran pelajar antar negara-negara ASEAN Meningkatkankerja sama dengan saling membantu di bidang ekonomi, sosial budaya, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Bekerja sama dalam meningkatkan sektor pertanian dan industri, perluasan perdagangan, penyempurnaan fasilitas komunikasi, serta meningkatkan taraf hidup rakyat masing2 negara anggota ASEAN. IDIy6U. JAKARTA, ITN- Negara-negara anggota ASEAN menyepakati tujuh upaya kerja sama di bidang pariwisata sebagai langkah mitigasi terhadap sektor yang dianggap paling terpukul paling dalam akibat pandemi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo mewakili Indonesia dalam pertemuan para menteri pariwisata negara-negara ASEAN dalam “Special Meeting of the ASEAN Tourism Ministers M-ATM on Coronavirus Disease 2019 COVID-19” pada Rabu malam 29/4/2020.“Kerja sama yang kuat dibutuhkan dalam upaya menangani bersama dampak COVID-19 dalam sektor pariwisata di kawasan ASEAN. Saatnya kita semua para anggota ASEAN untuk bersama. Dengan bersama kita bisa kuat,” kata tersebut menghasilkan joint statement yang memuat tujuh point hasil kesepakatan bersama seluruh menteri pariwisata dari negara-negara ASEAN untuk memperkuat kerja sama pariwisata, salah satu sektor ekonomi yang paling terpukul dalam para menteri sepakat untuk membina koordinasi ASEAN dalam mempercepat pertukaran informasi tentang perjalanan, terutama terkait standar kesehatan dan langkah-langkah lain yang diperlukan negara-negara anggota ASEAN dalam mengendalikan penyebaran wabah COVID-19 melalui peningkatan operasi Tim Komunikasi Krisis Pariwisata ASEAN ATCCT.Kedua, mengintensifkan kolaborasi Organisasi Pariwisata Nasional NTOs ASEAN dengan sektor-sektor ASEAN lain yang relevan, terutama di bidang kesehatan, informasi, transportasi, dan imigrasi serta dengan mitra eksternal ASEAN, untuk bersama-sama mengimplementasikan langkah-langkah yang komprehensif, transparan dan respons yang cepat dalam mitigasi dan mengurangi dampak COVID-19 serta krisis lain di masa para menteri juga sepakat untuk meningkatkan kerja sama yang lebih erat dalam berbagi informasi dan praktik terbaik di antara negara-negara anggota ASEAN serta dengan mitra dialog ASEAN dalam mendukung sektor kerja sama ini juga mencakup penerapan kebijakan dan langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan kepercayaan antara pengunjung domestik dan internasional ke Asia Tenggara, termasuk pengembangan standar dan pedoman dalam meningkatkan faktor keamanan dan kesehatan guna melindungi para pekerja dan masyarakat di industri perhotelan dan industri lainnya terkait para menteri pariwisata juga sepakat untuk mendukung pengembangan dan implementasi rencana pemulihan krisis pasca COVID-19 serta membangun kemampuan pariwisata ASEAN serta upaya promosi dan pemasaran pariwisata bersama dengan tujuan memajukan ASEAN sebagai single tourism para menteri sepakat untuk mempercepat penerapan kebijakan mikro dan makro ekonomi, memberikan dukungan teknis dan stimulus keuangan, pengurangan pajak, peningkatan kapasitas dan kemampuan, terutama keterampilan digital bagi para stakeholder industri perjalanan dan mempercepat kerja sama dengan mitra dialog ASEAN, organisasi internasional dan industri yang relevan untuk membangun Asia Tenggara yang tangguh dan siap untuk secara efektif menerapkan dan mengelola pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif setelah Angela Indonesia berkomitmen bersama seluruh negara anggota ASEAN untuk mendorong visi bersama melakukan mitigasi dan pemulihan sektor pariwisata, baik selama maupun usai pandemi COVID-19.“Beberapa studi menyatakan sedikitnya butuh waktu lima tahun bagi sektor pariwisata untuk kembali normal dari COVID-19. Tapi saya percaya ASEAN bisa lebih baik dari itu, pariwisata di regional kita akan pulih lebih cepat namun dengan satu kondisi kita harus perkuat kerja sama dan kolaborasi,” ungkap anggota ASEAN melaporkan kinerja pariwisata yang menurun sekitar 36 persen pada kuartal pertama 2020, dibandingkan periode yang sama di tahun 2018 dan kedatangan wisatawan internasional tercatat menurun sekitar 34 persen, dan tingkat hunian kamar hotel saat ini berada pada titik terendah dan banyak terjadi pembatalan dalam industri tur dan anggota ASEAN pun kini telah merevisi atau sedang melakukan mengoreksi target mereka dalam jumlah kunjungan wisatawan internasional dan penerimaan dari sektor pariwisata. 22 Juli 2020 Tren Ekowisata dalam Pengemasan Kegiatan Berwisata Melibatkan Masyarakat Lokal sebagai Key Players Beberapa dekade ini, pariwisata mulai diarahkan pada aktivitas-aktivitas yang menuntut keselarasan pada aspek yang lebih ramah terhadap lingkungan. Munculnya innovative travel company dan perusahaan akomodasi dari sekelas homestay sampai hotel berbintang sudah mulai menerapkan prinsip eco-friendly dibalut dengan isu-isu global yang semakin vokal. Berbicara kegiatan wisata, kebanyakan wisatawan sudah mulai digiring oleh para pelaku wisata melalui kegiatan yang lebih memberikan dampak positif pada lingkungan, ekonomi masyarakat lokal, dan edukasi budaya. Pun, kampanye sosial seperti travelenjoyrespect yang disiarkan oleh United Nation World Tourism Organization UNWTO sepertinya berhasil terdengar di tagar-tagar sosial media para traveler dunia. Selanjutnya, Newsweek Magazine 2010, memperkuat dengan pandangannya bahwa saat ini peralihan trend berwisata sudah semakin ditunjukkan dari adanya permintaan wisatawan untuk mendapatkan experience wisata yang lebih mengarah pada activity based, bukan lagi destination-based. Oleh karena itu, muncul berbagai potensi wisata baru atau yang sering disebut alternative tourism, salah satunya ekowisata. Sejatinya, definisi ekowisata sudah ada sejak tahun 1990 dipopulerkan oleh The International Ecotourism Society TIES. Menurut TIES 1990. Ekowisata adalah bentuk wisata yang bertanggung jawab pada area alam tanpa melupakan kelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Memang tidak mudah menjadikan sebuah destinasi yang berbasis ekowisata karena peran besar sesungguhnya berada pada tingkat partisipasi masyarakat setempat. Departemen Pariwisata dan Kebudayaan dan WWF Indonesia 2009 menitikberatkan ekowisata yang sebaik-baiknya adalah peran aktif komunitas lokal secara mutlak. Selain itu, dampingan dan peran terpadu para stakeholders dari berbagai level seperti pemerintah, organisasi non-pemerintahan, akademisi, dan komunitas lokal juga merupakan kunci kesuksesan, meskipun bukan yang utama. Upaya Kesetaraan Gender dan Partisipasi Perempuan dalam Ekowisata Seperti yang telah dipahami, kunci keberhasilan pengembangan ekowisata adalah letak partisipasi masyarakatnya. Isu ini sejatinya juga mencuri perhatian dunia dilihat dari hasil riset UNWTO 2011 yang menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata berpeluang pada penurunan kemiskinan dan pengembangan masyarakat. Walaupun demikian, masih sedikit perhatian dunia yang diarahkan pada ketimpangan ekonomi dalam pariwisata di antara laki-laki dan perempuan, terkhusus pada negara berkembang. Disusul pada tahun 2015, isu ketimpangan gender ini menjadi perhatian kembali oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk mempromosikan kesetaraan gender sebagai salah satu agenda Sustainable Development Goals SDGs. Pada dasarnya, jika dilihat lebih dalam, pariwisata dapat membuka peluang bagi perempuan untuk berpartisipasi. Cattarinich 2001, dalam Manwa 2008 menjelaskan bahwa pariwisata dapat menjadi mesin untuk pembangunan ekonomi bagi negara berkembang, terutama di daerah yang tertinggal dan didominasi oleh masyarakat perempuan. Bila berbicara tentang bagaimana pemberdayaan perempuan dalam ekowisata, Scheyvens 2000 menyebutkan empat dimensi di mana perempuan dapat berdaya dilihat dari dimensi ekonomi, dimensi sosial, dimensi psikologis, dan dimensi politik. Pertama, dimensi ekonomi, untuk mendukung pernyataan Cattarinich 2001, dalam Manwa 2008 sebelumnya, Scheyvens 2000 mengemukakan bahwa pentingnya akses kesetaraan gender dalam pembagian upah dari hasil ekowisata. Sebagaimana Monica 2018 menyebutkan dalam penelitiannya di Desa Ekowisata Pancoh, Sleman, Yogyakarta, perempuan memiliki akses untuk berpartisipasi dalam pengurusan homestay dan penjualan salak pondoh sebagai ranah usaha yang dapat mereka kelola. Penyediaan homestay rupanya juga merupakan sebuah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh perempuan di Desa Bahoi, Minahasa Utara yang terlibat dalam ekowisata bahari Sondakh dkk., 2017. Kedua, dimensi sosial memberikan ruang perempuan pada integritas sosial yang merujuk pada komunitas-komunitas pengembangan ekowisata. Implementasi yang terjadi pada penelitian Sondakh dkk., 2017, masyarakat Desa Bahoi menyadari terdapat sebuah peran gender yang terbagi antara laki-laki dengan perempuan sehingga perempuan memiliki kelompok yang bersatu dalam pembuatan kerajinan tangan dan pengelolaan situs website. Hal ini juga terjadi pada perempuan di Kampung Wisata Tebing Tinggi Okura, Pekanbaru yang terlibat aktif dalam keanggotaan Kelompok Sadar Wisata. Ketiga adalah dimensi psikologi, perempuan dalam kegiatan ekowisata memiliki nilai-nilai budaya dan tradisi yang dapat mereka perkenalkan kepada wisatawan Andani, 2017. Selain berbentuk kelompok, Sondakh dkk., 2017 menunjukan bahwa perempuan di Desa Bahoi dapat memproduksi kerajinan tangan berupa anyaman berbentuk alas piring, gantungan kunci, dan kalung yang dapat meningkatkan eksistensi Desa Bahoi ke kota-kota lain, salah satunya adalah Kota Manado. Hal ini memberikan kebanggaan tersendiri bagi perempuan Desa Bahoi sebagai agen pelestari budaya yang mampu memperkenalkan oleh-oleh khas desanya. Terakhir, dimensi politik mempertimbangkan perempuan dapat berdaya dari adanya kegiatan ekowisata jika suara mereka dapat didengar dan menjadi arah pengembangan kebijakan pada komunitas. Peluang dan Tantangan Perempuan dalam Pariwisata Indonesia Apabila hanya melihat prinsip ekowisata menurut beberapa teori, pariwisata memang harus ramah terhadap partisipasi masyarakat lokal. Tentunya pula pada partisipasi perempuan. Tidak disangkal kalaupun pariwisata adalah sebuah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh para perempuan lokal. Pada tahun 2007, UNWTO memberikan sebuah awareness melalui kampanye di hari pariwisata sedunia bertajuk “Tourism Opening Doors For Women”. Melihat awareness tersebut, tentunya dunia sudah mengakui bahwa keterlibatan perempuan penting dalam hal kepariwisataan. Jika ditilik kembali dengan pentingnya keterlibatan perempuan dalam ekowisata, penelitian Deshingar 1994 dalam Scheyvens, 2000 bisa menjadi sebuah jawaban rasional. Dalam penelitiannya, ia menyatakan bahwa keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekowisata telah membawa perempuan dalam upaya preservasi budaya dan lingkungan seperti penanaman pohon dan pengajaran budaya lokal pada wisatawan. Meskipun lingkup partisipasi perempuan masih banyak berada di sektor domestik daripada level decision making. Penelitian oleh Andani 2017 contohnya, perempuan di Kampung Tebing Okura terlibat pada Kelompok Sadar Wisata, namun, peran mereka masih berada pada posisi anggota dan seksi saja. Peran-peran inti masih ditujukan oleh dominannya posisi laki-laki. Selanjutnya, Wardoyo 2011, dalam Rahayu 2017 menunjukkan bahwa Desa Wisata Pentingsari, Sleman, Yogyakarta masih mendapati dominasi dari peran laki-laki yang terlibat dikarenakan kuatnya sistem patriarki di desa tersebut. Walaupun demikian, kegiatan memasak, membatik, dan urusan domestik lainnya masih banyak dilakukan oleh perempuan. Tidak hanya itu, Wilkinson dan Pratiwi 1995 rupanya sudah meneliti sejak lama bahwa terdapat sebuah polemik dari adanya kegiatan pariwisata bagi perempuan yang terlibat. Isu tersebut adalah beban ganda yang dirasakan oleh setiap perempuan, baik dalam mengurus rumah tangga maupun bekerja di sektor pariwisata. Efek dari beban ganda ini terlihat dari kondisi kesehatan perempuan yang menurun karena kelelahan setelah pulang bekerja Kousis, 1989 Beedle, 2011 dalam Monica 2018. Wilkinson dan Pratiwi 1995 melihat bahwa beban kerja perempuan meningkat dua kali lipat karena keterlibatan mereka dalam kegiatan pariwisata. Kendatipun, hal tersebut tidak lekang dari adanya stereotip gender yang selama ini memposisikan perempuan hanya di peran domestik sedangkan laki-laki berada di ranah publik dalam perencanaan pariwisata ramah lingkungan Pratiwi, 2017. Padahal, sudah cukup banyak penelitian yang secara umum membahas kinerja laki-laki dan perempuan dalam sektor kerja formal yang menguatkan bukti bahwa baik dari mereka sama-sama berkompeten Wachyuni, 2020. Buktinya, Wachyuni 2020 meneliti tentang kinerja pramusaji pada restoran ternama di Jakarta yang menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan kinerja antara laki-laki dan perempuan dalam segi keefektifan, keefisienan, kualitas, ketepatan waktu, dan produktivitas kerja. Kembali pada persentase keterlibatan perempuan di sektor pariwisata Indonesia, sebuah kabar yang dilaporkan dalam Global of Women in Tourism Report UNWTO 2019, sebanyak 55,07% tenaga kerja industri pariwisata adalah perempuan. Namun faktanya, terdapat kesenjangan upah bahwa perempuan hanya mendapatkan 30,07% lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Adanya wage gap tersebut, semakin kuat seharusnya aspirasi-aspirasi publik datang untuk menyuarakan ketidakadilan upah yang menimpa perempuan baik dalam sektor formal maupun informal di bidang pariwisata. Sehubungan dengan isu tersebut, secara umum, Rasyani dan Aruni 2016 mengemukakan bahwa kaum marjinal seperti perempuan jarang menduduki ranah politik di lembaga tinggi negara, partai politik, dan organisasi publik lainnya. Maka, mungkin bukan kabar yang mengherankan lagi bagi warga tanah air jika kebijakan-kebijakan negara cenderung tidak mengakomodir kebutuhan kepentingan perempuan, termasuk pada sektor pariwisata. Meskipun demikian, dukungan secara publik sesungguhnya bisa datang dari mana saja. Contohnya, perempuan Kabupaten Toraja Utara mendapatkan dukungan dari Bupati berupa bantuan promosi produk budaya asli Toraja, seperti kerajinan, kuliner, kesenian, dan fesyen. Menurut Bupati Toraja Utara, perempuan mampu mendongkrak sektor pariwisata dan ekonomi kreatif daerah. Tentunya, hal ini berkaitan dengan kepentingan politik dan kesadaran akan kesetaraan gender pada masing-masing daerah. Selain itu, peran lembaga swadaya masyarakat juga memberikan dampak yang signifikan pada kesadaran mengenai kesetaraan gender. Manwa 2008, dalam Moscardo 2008 menjelaskan bahwa langkah tersebut ditransformasikan oleh Non Governmental Organization NGO dari Belanda yang enggan memberikan bantuan dana jika perempuan tidak terlibat secara setara dalam projek batik di Jambi, Sumatera. Sehubungan dengan itu, Scheyvens 2000 mengungkapkan bahwa NGO berperan penting dalam mengedukasi masyarakat untuk segala isu yang berkaitan dengan kesetaraan gender. Dengan adanya bahasan di atas, kesadaran mungkin sejatinya muncul dari penelitian-penelitian akademis terlebih dahulu. Kemudian, hal tersebut dapat ditindaklanjuti sebagai pesan yang digerakkan dalam bentuk practical, salah satunya adalah upaya kesetaraan gender dalam sektor pariwisata. Tidak dipungkiri, dukungan dan sinergi pemerintah diperlukan untuk menyokong kebijakan-kebijakan baru mengenai isu kesetaraan gender. Lebih lagi, ekowisata merupakan konsep bijak yang diterapkan di Indonesia agar pariwisata lebih ramah kepada lingkungan, tradisi dan budaya lokal, pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat berdasarkan Permendagri No. 33 Tahun 2009 tentang pedoman pengembangan ekowisata daerah. Lalu, pentingkah kebijakan kesetaraan gender agar ekowisata lebih ramah juga terhadap kaum perempuan dalam sektor pariwisata Indonesia? Referensi Buku, Makalah, dan Tulisan Ilmiah Andani, F. 2017. Peran Perempuan dalam Kegiatan Pariwisata di Kampung Tebing, Okura, Pekanbaru. JOM FISIP, 1–11. Damanik, J dan Weber, H. J. 2006. Perencanaan Ekowisata dari Teori ke Aplikasi. Yogyakarta Penerbit ANDI. Manwa, H. 2007. Enhancing Participation Women in Tourism. Dalam Giana Moscardo ed. Building Community Capacity for Tourism Development, London CABI. 116–122. Monica, A. R. 2018. “Sikap Warga Terhadap Partisipasi Perempuan Pemilik Usaha Pariwisata berdasarkan Pengukuran Women Owned and Operated Tourism Businesses WOOTB”. Skripsi. Yogyakarta Universitas Gadjah Mada. Pratiwi, dkk. 2017 “Disparitas Gender dalam Pembangunan Pariwisata Ramah Lingkungan”. Palastren, Vol. 10. 1–22. Rahayu, A. T. 2017. “Gambaran Tingkat Berdaya Perempuan Pada Sektor Pariwisata di Desa Wisata Pentingsari Berdasarkan Pengukuran RETS”. Skripsi. Yogyakarta Universitas Gadjah Mada. Rasyidin, A. F. 2016. “Keterwakilan Wanita dalam Politik”. Gender dan Politik, Lhokseumawe Unimal Press. Scheyvens, R. 2000. “Promoting Women’s Empowerment through Involvement in Ecotourism Experiences from the third world”. Journal of Sustainable Tourism, 235–249. Sondakh, S. K dkk. 2017. “Peranan Perempuan Pada Pengelola Ekowisata Bahari di Desa Bahoi, Likupang Barat, Minahasa Utara”. AKULTURASI, 781–790. Wachyuni, S. S. 2020. “Kinerja Pramusaji Berdasarkan Gender Studi Kasus di Restoran Amuz Gourmet Jakarta”. Media Wisata, Vol 18. 21–29. Wilkinson, dan Pratiwi, W. 1995. “Gender and Tourism in an Indonesian Village”. Annals of Tourism Research, Vol. 22. 283–297. WWF Indonesia dan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. 2009. “Prinsip dan Kriteria Ekowisata Berbasis Masyarakat”. UNWTO. 2011. “Global Report on Women in Tourism, 2010”. UNWTO. 2019. “Global Report on Women in Tourism, 2019”. Laman pada 10 Mei 2020 pukul WIB. ASEAN Association of Southeast Asian Nation dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Perbara atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara merupakan suatu organisasi kerjasama yang di bidang ekonomi dan geo-politik diantara negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Organisasi ini berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok dan hal yang mendasari berdirinya organisasi tersebut adalah Deklarasi Bangkok yang ditandatangi oleh lima menteri luar negri negara-negara di Asia tenggara seperti Adam Malik Indonesia, Tun Abdul Razak Malaysia, Narsisco Ramor Filiphina, Thanat Koman Thailand, dan S. Rajaratnam Singapura. Adapun isi dari Deklarasi Bangkok adalah Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia TenggaraMeningkatkan perdamaian dan stabilitas regionalMeningkatkan kerja sama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasiMemelihara kerja sama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang adaMeningkatkan kerja sama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia TenggaraTujuan pembentukan ASEANMaksud dan tujuan dibentuknya ASEAN adalah untuk menyatukan negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara melalui suatu bentuk kerja sama dalam bidang ekonomi maupun untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dari negara-negara tersebut seperti keuntungan Indonesia dengan bergabung dalam ASEAN. Saat ini, ASEAN beranggotakan hampir seluruh negara-negara yang terletak di kawasan Asia tenggara kecuali Papua New Guinea. Adapun negara-negara tersebut adalah Indonesia sebagai negara pendiri ASEANMalaysia sebagai negara pendiri ASEANSingapura sebagai negara pendiri ASEANFiliphina sebagai negara pendiri ASEANThailand sebagai negara pendiri ASEANBrunai Darussalam mulai bergabung pada 7 Januari 1984Vietnam mulai bergabung pada 28 Juli 1995Laos mulai bergabung pada 23 Juli 1997Myanmar mulai bergabung pada 23 Juli 1997Kamboja mulai bergabung pada 16 Desember 1998Beberapa tahun terakhir ini, ASEAN melakukan penjajakan terhadap negara-negara yang berada disekitar wilayah ASEAN seperti Banglades, Timor Leste, Papua Nugini, Palau, dan Taiwan. Hal tersebut dilakukan guna perluasan keanggotaan dan tujuan dari dibentuknya ASEAN tercantum dalam deklarasi Asean yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 1967 di pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayan di wilayah Asia Tenggara. Hal tersebut dilakukan melalui usaha bersama dengan semangat kesamaan dan semangat persahabatan untuk memperkuat landasan masyarakat dari bangsa-bangsa di kawasan Asia tenggara yang damai dan perdamaian dan stabilitas regional yang dilakukan dengan jalan saling menghormati keadilan serta tertib hukum di dalam hubungan diantara negara-negara kawasan Asia Tenggara serta mematuhi prinsip-prinsip dari piagan Perserikatan Bangsa-Bangsa agar tidak menjadi penyebab terjadinya tindakan penyalahgunaan kerjasama yang aktif serta saling bantu membantu diantara negara-negara anggota dalam memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama yang mencakup bidang ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, administrasi, dan juga teknikSaling bantu membantu baik itu dalam bidang sarana-sarana latihan dan juga penelitian dalam bidang pendidikan, profesional, administrasi, dan dan menjalin kerjasama yang lebih efektif dalam rangka meningkatkan hasil pertanian, industri, perluasan perdagangan komoditi internasional, perbaikan sarana dan prasarana pengangkutan dan komunikasi, serta peningkatan taraf hidup rakyat dari negara-negara kualitas ilmu pengetahuan diantara negara-negara anggotaMemelihara kerjasama yang erat dengan organisasi-organisasi internasional maupun regional lainnya dengan tujuan yang sama, serta untuk lebih menjajaki kemungkinan-kemungkinan diadakannya kerjasama yang lebih erat lagi satu sama melakukan kerjasama diberbagai bidang, diantaranya adalah 1. Kerjasama dalam bidang ekonomi yang ditujukan untuk menghilangkan hambatan-hambatan ekonomi yaitu dengan menciptakan kesatuan ekonomi kawasan. Kerjasama yang dilakukan mencakup bidang perindustrian, perdagangan, dan pembentukan kawasan perdagangan bebas di ASEAN2. Kerjasama di bidang sosial dan budaya yang meliputi bidang kebudayaan, penerangan, pendidikan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi, penanganan bencana alam, kesehatan, ketenagakerjaan, pembangunan sosial, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan perempuan, kepemudaan, penanggulangan narkoba, serta peningkatan administrasi dan kepegawaian di bidang politik dan keamanan yang ditujukan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian khususnya di kawasan ASEAN dan dunia pada kerja sama di berbagai bidangBentuk-bentuk kerjasama dalam bidang ini antara lain adalah Zone of Peace, Freedom and Neutrality ZOPFAN yaitu pembentukan kawasan damai, bebas, dan netralTreaty of Aminity and Cooperation TAC in Southeast Asia yaitu Traktat persahabatan dan kerjasamaTreaty and Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone SEANWFZ yaitu pembentukan Kawasan bebas Senjata Nuklir di Asia tenggaraSelain ketiga bentuk kerjasama tersebut, ASEAN juga memprakarsai forum kerjasama dalam bidang politik dan keamanan yang dikenal dengan ASEAN Regional Forum ARF adapun bentuk kerjasama yang dilakukan antara lain Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters MLAT atau Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di Bidang PidanaASEAN Convention on Counter Terorism ACCT yaitu konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorismeDefence Ministers Meeting DMM yaitu pertemuan para menteri pertahanan yang bertujuan untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog serta kerja sama di bidang pertahanan dan keamananPenyelesaian masalah Laut cina selatanKerjasama dalam bidang pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencakup terorisme, perdagangan obat-obatan terlarang, pencucian uang, penyelundupan dan perdagangan senjata ringan serta perdagangan manusia, bajak laut, kejahatan internet, serta kejahatan ekonomi internasionalKerjasama di bidang hukum, imigrasi dan kekonsuleran, serta kelembagaan antar parlemenPeran ASEAN bagi IndonesiaKeberadaan ASEAN memberikan arti yang penting bagi Indonesia. ASEAN merupakan salah satu kekuatan dunia dalam upaya menjaga serta mempertahankan perdamaian dan stabilitas wilayah yang dinamis. Selain itu ASEAN juga diharapkan mampu mengatasi berbagi tantangan serta memanfaatkan peluang yaitu sebagai suatu organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi dan pembangunan, serta kerjasama dalam bidang sosial budaya, dan juga sebagai wahana guna mewujudkan kepentingan masyarakat. Adapun peran ASEAN yang bisa dirasakan oleh Negara kesatuan Republik Indonesia antara lain 1. Dalam bidang ekonomiPada kenyataannya, hasil produksi barang-barang di Indonesia masih belum mampu untuk bersaiong dengan produk-produk yang berasal dari luar negeri. Dengan kondisi yang demikian, pemerintah sudah seharusnyalah dapat mengendalikan sistem perdagangan baik di dalam maupun di luar negeri sehingga kurva ekspor barang tidak lebih kecil daripada kurva import barang. ASEAN memiliki peran yang cukup penting dalam perkembangan perekonomian di Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang yaitu dengan meningkatkan kinerja serta kredibilitas bangsa Indonesia. ASEAN sangat membantu Indonesia dalam rangka mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kompetisi pasar bebas diantara negara-negara ASEAN. Selain itu, Indonesia juga mampu melakukan penekanan terhadap perdagangan produk manufaktur yang berasal dari luar negeri. Dengan menjadi anggota ASEAN, kapasitas ekonomi Indonesia dalam berintegritas ke ekonomi global menjadi semakin kuat, yaitu dengan meningkatkan daya tarik ekonomi ASEAN melalui single market and production satu contoh keuntungan bagi Indonesia menjadi anggota ASEAN dalam bidang ekonomi adalah dengan dibangunnya pabrik pembuatan pupuk seASEAN yang berada di wilayah Indonesia, yaitu di propinsi Dalam bidang PolitikIndonesia menempatkan ASEAN sebagai soko guru bagi politik luar negri yang dianutnya, dimana dengan terciptanya kawasan wilayah Asia Tenggara yang stabil, damai, aman, kondusif, serta terjalinnya hubungan yang harmonis diantara negara-negara di kawasan tersebut merupakan hal yang penting serta sebagai modal dasar dari pembangunan bangsa Indonesia. baca fungsi partai politikDengan menjadi salah satu anggota organisasi tersebut, maka Indonesia menjadi lebih dihormati oleh negara-negara wilayah serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi lebih terjamin, terutama untuk menghindari penggunaan wilayah di negara-negara anggota ASEAN yang dapat membahayakan sekretariat serta perutusan negara-negara tetap ASEAN di Jakarta akan meningkatkan frekuensi pertemuan ASEAN di negara kita ini. Hal tersebut dapat menjadi sarana untuk lebih memperkenalkan Indonesia kepada dunia internasional, khususnya bagi negara-negara anggota Dalam Bidang sosial dan budayaKerjasama ASEAN membawa dampak yang positif bagi peningkatan kesadaran serta penghormatan masyarakat di kawasan tentang keanekaragaman budaya, kearifan lokal, serta warisan-warisan leluhur bangsa Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan ASEAN dalam bidang budaya adalah dengan membentuk forum tahunan tingkat menteri pariwisata ASEAN sebagai wadah pemasyarakatan serta pemajuan sektor pariwisata. Kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat kaya akan keanekaragaman seni, budaya, maupun sumber daya lainnya. Keramahtamahan yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan asing. baca cara melestarikan budayaSelain dalam bidang budaya, ASEAN juga telah banyak berkontribusi bagi kehidupan sosial masyarakat indonesia, diantaranya adalah dengan melakukan program pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi masalah kemiskinan yaitu dengan meningkatkan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan layanan sosial, informasi, serta pemanfaatan teknologi dan Dalam Bidang Pertahanan dan KeamananMelalui kerjasama yang lebih intensif diantara negara-negara anggota ASEAN, maka potensi ancaman maupun tindak kejahatan lintas negara akan semakin berkurang. Hal tersebut akan menciptakan kondisi kawasan yang lebih kondusif bagi Indonesia khususnya dalam mengkonsentrasikan sumber dayanya untuk meningkatkan pembangunan satu contoh bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara anggota ASEAN dalam bidang pertahanan dan keamanan adalah dengan diadakannya latihan perang bersama antara TNI Angkatan Laut Indonesia dengan tentara Singapura. Dengan kerjasama tersebut maka Indonesia dapat menunjukkan pada dunia internasional bahwa kekuatan militer yang dimilikinya masih kuat dan mampu disandingkan dengan tentara dari negara yang lain. baca tugas dan fungsi TNI Polri5. Dalam Bidang Ilmu PengetahuanIndonesia dan negara-negara anggota ASEAN sering melakukan pertukaran mahasiswa. Tentu saja hal tersebut akan dapat menambah wawasan bagi anak bangsa untuk lebih mengenal dunia internasional serta mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan Utama ASEANASEAN merupakan organisasi kerjasama regional yang memiliki prinsip-prinsip utama sebagai berikut Menghormati perbedaan, kesamaan, kedaulatan, integritas wilayah negara, serta identitas nasional dari setiap negara anggotaHak dan kewajiban warga negara bagi setiap negara anggota untuk memimpin kehadiran nasional bebas daripada campur tangan, subversif, atau koersi pihak mencampuri urusan dalam negeri sesama negara anggotaMenyelesaikan perbedaan dan perdebatan dengan jalan damaiPenolakan terhadap penggunaan kekuatan yang mematikanMenjalin kerjasama yang efektif diantara sesama negara anggota[accordion] [toggle title=”Baca juga artikel ppkn lainnya ”]fungsi DPR fungsi MPRBPUPKIhak perlindungan anakfungsi WTOfungsi dewan keamanan PBBfungsi APBNfungsi majelis umum PBBperan Indonesia dalam ASEAN dan PBBmanfaat UUD Republik Indonesiapenyebab terciptanya masyarakat majemuk dan multikultural[/toggle] [/accordion]